Spesialis Hukum PDP & Fintech
Pengalaman mendalam pada ekosistem kripto dan perizinan OJK.
Pendampingan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi dan tata kelola keamanan siber pada ekosistem aset keuangan digital, oleh tim yang memahami teknologi sekaligus regulasinya.
juemo.id menjembatani arsitektur keamanan sistem kripto dengan regulasi UU PDP, PP 33/2026, serta ketentuan OJK.
Pengalaman mendalam pada ekosistem kripto dan perizinan OJK.
Audit infrastruktur dompet digital, enkripsi, serta mitigasi kebocoran data.
Penyusunan SOP operasional, DPIA, dan pendampingan menghadapi otoritas.
Setiap lini kegiatan usaha exchange menyentuh data pribadi sensitif, mulai dari onboarding nasabah hingga kemitraan likuiditas global.
Pemrosesan data pribadi sensitif berskala besar.
Pengumpulan KTP, biometrik wajah, dan data rekening bank.
Pengelolaan hot/cold wallet dan signature engine.
Transfer data lintas negara ke penyedia likuiditas global.
Peraturan pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi menetapkan kewajiban baru yang harus dipenuhi sebelum masa transisi berakhir.
16 Jan 2027
Batas akhir masa transisi penyesuaian tata kelola pelindungan data pribadi.
– hari lagi menuju batas akhir
Wajib bagi pengendali yang memproses data biometrik dalam skala besar.
Pencatatan aktivitas pemrosesan, penilaian dampak, dan standar transfer data global.
Insiden wajib dilaporkan dalam 3×24 jam; sanksi denda hingga 2% dari pendapatan tahunan.
Selain UU PDP, crypto exchange tunduk pada ketentuan sektoral OJK yang menuntut keandalan TI, pemisahan aset, dan pelaporan yang ketat.
Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
Perubahan atas POJK 27/2024 terkait perdagangan derivatif aset keuangan digital.
Enam benturan paling umum antara model bisnis kripto dan kewajiban pelindungan data, beserta peran DPO dalam menyelesaikannya.
Sifat permanen blockchain berbenturan dengan hak penghapusan data pribadi.
Pemisahan tata kelola identitas off-chain dan transaksi on-chain.
Kewajiban KYC dan derivatif menuntut pengumpulan data sensitif secara masif.
Pengumpulan data yang relevan dan terukur, dengan enkripsi tingkat tinggi.
Penanganan manual untuk jutaan pengguna berisiko melanggar tenggat pelaporan insiden.
Otomatisasi layanan DSAR dan SOP insiden yang terkoordinasi dengan OJK/BSSN.
Risiko peretasan hot wallet dan kelalaian internal.
Penerapan DLP, audit TI berkala, dan edukasi karyawan.
Batasan ketat PP 33/2026 untuk transfer data ke mitra likuiditas asing.
Standar pelindungan setara, SCC, dan persetujuan eksplisit.
Ancaman denda 2%, ganti rugi perdata, dan sanksi administratif OJK.
Tata kelola data yang terukur dan penyesuaian SOP.
Empat mandat DPO sebagaimana diatur dalam UU PDP dan PP 33/2026.
Memberikan saran kepada Pengendali dan Prosesor Data Pribadi.
Memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan perusahaan.
Mengawal DPIA dan memantau kinerja pemrosesan data.
Berkoordinasi dengan Lembaga PDP, OJK, dan subjek data.
Regulasi mengizinkan penunjukan DPO sebagai konsultan eksternal berbasis kontrak jasa untuk menjaga objektivitas pengawasan.
Pejabat/petugas PDP dapat berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali atau Prosesor Data Pribadi.
Mengatur penunjukan PPDP eksternal melalui perjanjian jasa tanpa kewajiban masuk struktur karyawan.
DPO independen melapor langsung ke direksi tanpa rangkap jabatan operasional TI atau bisnis.
Empat keluaran utama yang menjalankan mandat DPO secara penuh untuk crypto exchange Anda.
Kajian hukum dan teknis atas pemrosesan data pribadi perusahaan.
Mandat A & CMewakili perusahaan crypto exchange menghadap otoritas.
Mandat DRiset, pelatihan internal, edukasi, dan penyempurnaan SOP.
Pengelolaan permohonan akses dan pemenuhan hak subjek data pengguna.
Hubungi tim konsultan juemo.id untuk sesi diskusi dan pemetaan kesiapan DPOaaS.
Tim kami siap membantu memetakan kebutuhan kepatuhan exchange Anda.