DPO as a Service untuk Crypto Exchange

Pendampingan kepatuhan Pelindungan Data Pribadi dan tata kelola keamanan siber pada ekosistem aset keuangan digital, oleh tim yang memahami teknologi sekaligus regulasinya.

Keahlian Ganda, Satu Mitra

juemo.id menjembatani arsitektur keamanan sistem kripto dengan regulasi UU PDP, PP 33/2026, serta ketentuan OJK.

Spesialis Hukum PDP & Fintech

Pengalaman mendalam pada ekosistem kripto dan perizinan OJK.

Tata Kelola Keamanan Siber

Audit infrastruktur dompet digital, enkripsi, serta mitigasi kebocoran data.

Implementasi Terukur & Praktis

Penyusunan SOP operasional, DPIA, dan pendampingan menghadapi otoritas.

Profil Risiko Data pada Crypto Exchange

Setiap lini kegiatan usaha exchange menyentuh data pribadi sensitif, mulai dari onboarding nasabah hingga kemitraan likuiditas global.

Perdagangan Aset Bernilai Tinggi

Pemrosesan data pribadi sensitif berskala besar.

Verifikasi KYC, CDD & KYT

Pengumpulan KTP, biometrik wajah, dan data rekening bank.

Infrastruktur Dompet & Transaksi

Pengelolaan hot/cold wallet dan signature engine.

Kemitraan & Alur Lintas Batas

Transfer data lintas negara ke penyedia likuiditas global.

Urgensi PP No. 33 Tahun 2026

Peraturan pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi menetapkan kewajiban baru yang harus dipenuhi sebelum masa transisi berakhir.

Berlaku Penuh

16 Jan 2027

Batas akhir masa transisi penyesuaian tata kelola pelindungan data pribadi.

Wajib Tunjuk DPO / PPDP

Wajib bagi pengendali yang memproses data biometrik dalam skala besar.

Wajib RoPA, DPIA & Kontrol Lintas Batas

Pencatatan aktivitas pemrosesan, penilaian dampak, dan standar transfer data global.

Notifikasi 3×24 Jam & Denda hingga 2%

Insiden wajib dilaporkan dalam 3×24 jam; sanksi denda hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Kerangka Pengawasan OJK

Selain UU PDP, crypto exchange tunduk pada ketentuan sektoral OJK yang menuntut keandalan TI, pemisahan aset, dan pelaporan yang ketat.

Fondasi Pengawasan

POJK No. 27 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

  • Keamanan Siber: keandalan infrastruktur TI dan pelindungan data.
  • Segregasi Aset: pemisahan dana dan aset kripto konsumen.
  • Tata Kelola: standar kepatuhan dan kerahasiaan informasi.
Ekspansi Derivatif & AKD

POJK No. 23 Tahun 2025

Perubahan atas POJK 27/2024 terkait perdagangan derivatif aset keuangan digital.

  • Knowledge Test: asesmen profil risiko konsumen derivatif.
  • Pengelolaan Margin: rekening khusus di Pengelola Penyimpanan.
  • Pelaporan OJK: peningkatan volume pemrosesan data sensitif.

Tantangan Kepatuhan & Solusi DPO

Enam benturan paling umum antara model bisnis kripto dan kewajiban pelindungan data, beserta peran DPO dalam menyelesaikannya.

Blockchain Immutable vs Hak Hapus Data

Sifat permanen blockchain berbenturan dengan hak penghapusan data pribadi.

Peran DPO

Pemisahan tata kelola identitas off-chain dan transaksi on-chain.

Kepatuhan KYC / Knowledge Test vs Minimisasi

Kewajiban KYC dan derivatif menuntut pengumpulan data sensitif secara masif.

Peran DPO

Pengumpulan data yang relevan dan terukur, dengan enkripsi tingkat tinggi.

Hak Subjek Data & Batas Waktu 3×24 Jam

Penanganan manual untuk jutaan pengguna berisiko melanggar tenggat pelaporan insiden.

Peran DPO

Otomatisasi layanan DSAR dan SOP insiden yang terkoordinasi dengan OJK/BSSN.

Serangan Siber & Social Engineering

Risiko peretasan hot wallet dan kelalaian internal.

Peran DPO

Penerapan DLP, audit TI berkala, dan edukasi karyawan.

Transfer Data Lintas Batas

Batasan ketat PP 33/2026 untuk transfer data ke mitra likuiditas asing.

Peran DPO

Standar pelindungan setara, SCC, dan persetujuan eksplisit.

Mitigasi Sanksi & Pembekuan Izin

Ancaman denda 2%, ganti rugi perdata, dan sanksi administratif OJK.

Peran DPO

Tata kelola data yang terukur dan penyesuaian SOP.

Tugas DPO Menurut Pasal 54 UU PDP

Empat mandat DPO sebagaimana diatur dalam UU PDP dan PP 33/2026.

Informasi & Saran Kepatuhan

Memberikan saran kepada Pengendali dan Prosesor Data Pribadi.

Pemantauan Kepatuhan Internal

Memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan perusahaan.

Saran Penilaian Dampak (DPIA)

Mengawal DPIA dan memantau kinerja pemrosesan data.

Narahubung Resmi Otoritas

Berkoordinasi dengan Lembaga PDP, OJK, dan subjek data.

Legalitas DPO Eksternal & Independen

Ruang Lingkup Paket Startup

Empat keluaran utama yang menjalankan mandat DPO secara penuh untuk crypto exchange Anda.

Privacy Opinion

Kajian hukum dan teknis atas pemrosesan data pribadi perusahaan.

Mandat A & C

Representasi DPO Resmi

Mewakili perusahaan crypto exchange menghadap otoritas.

Mandat D

Privacy Maturity Program

Riset, pelatihan internal, edukasi, dan penyempurnaan SOP.

DSAR Handling

Pengelolaan permohonan akses dan pemenuhan hak subjek data pengguna.

Mari Wujudkan Kepatuhan Data & Keamanan Siber Crypto Exchange Anda

Hubungi tim konsultan juemo.id untuk sesi diskusi dan pemetaan kesiapan DPOaaS.

Informasi Kontak

Tim kami siap membantu memetakan kebutuhan kepatuhan exchange Anda.